Komplek pekuburan Asta Tinggi Sumenep, bagian dalam
Setelah menjadi penguasa Sumenep, Raden Bugan bergelar Tumenggung Yudonegoro menghadapi berbagai persoalan politik yang rumit. Di satu sisi beliau ingin melepaskan diri dari pengaruh Mataram, namun di sisi lain langkah yang ditempuhnya justru membuka jalan bagi masuknya pengaruh Belanda di Madura, khususnya di Sumenep.
Masa pemerintahan Yudonegoro menjadi titik awal semakin kuatnya campur tangan VOC Belanda dalam urusan pemerintahan Madura. Dari sinilah kemudian lahir sistem kekuasaan yang menjadikan para penguasa Madura bergantung kepada pemerintah kolonial Belanda.
Tumenggung Yudonegoro dan Sikap terhadap Mataram
Raden Bugan menyadari bahwa kedudukan yang baru dicapainya sebagai penguasa Sumenep, yang menjadi hak warisnya, terjadi semata-mata berkat jasa Trunojoyo.
Beliau juga tidak melupakan bahwa ayah dan semua sesepuhnya terbunuh dalam perang menentang ekspansi Mataram ke Madura. Hal itu diketahuinya berdasarkan cerita para pembantunya bahwa para leluhurnya gugur akibat pengkhianatan Pangeran Cakraningrat I.
Dengan demikian, sejak saat itu beliau tidak menghormati Cakraningrat II dan juga tidak mau tunduk kepada Amangkurat II, sekalipun telah memberikannya gelar kehormatan sebagai Tumenggung Yudonegoro.
Bantuan Belanda dan Konflik dengan Ulama
Sangat disayangkan, Tumenggung Yudonegoro kemudian mengambil tindakan yang berdampak buruk bagi negaranya. Demi membebaskan diri dari kekuasaan Mataram, beliau meminta bantuan dan perlindungan Belanda.
Bahkan beliau ikut membantu Belanda menumpas pembangkang, yaitu Sunan Giri III atau Sunan Perapen. Padahal Sunan Perapen adalah pengasuh sekaligus guru dari Yudonegoro, bahkan juga sekutu Trunojoyo yang dahulu mengangkat dirinya menjadi penguasa Sumenep.
Akibat tindakan tersebut, beberapa ulama di Sumenep melakukan pemberontakan terhadap Yudonegoro. Namun seluruh pemberontakan itu berhasil diatasi.
Awal Campur Tangan VOC di Sumenep
Bagi Belanda, permintaan bantuan dari Yudonegoro menjadi keuntungan besar. Walaupun Sumenep tidak terlalu menguntungkan dari segi perdagangan, ketenangan di wilayah tersebut sangat membantu kelancaran perniagaan dan petualangan politik VOC di daerah lain.
Tumenggung Yudonegoro tidak memiliki putra laki-laki. Ketika beliau wafat pada tahun 1672, keempat menantunya memperebutkan tahta untuk menggantikannya.
Dalam konflik tersebut, Belanda berperan sebagai penengah sekaligus penentu kekuasaan. Akhirnya:
- Pangeran Wirasekar dan Pangeran Pulangjiwo dijadikan Adipati Sumenep.
- Pangeran Gatutkaca dan Pangeran Baskara dijadikan Adipati di Pamekasan.
Penguasa-Penguasa Sumenep Setelah Yudonegoro
Setelah masa penguasa kembar tersebut, Sumenep berturut-turut diperintah oleh:
- Raden Rama Pangeran Cokronegoro II, putra Pulangjiwo (1678–1709).
- Raden Tumenggung Wiromenggolo, putra Wirasekar (1709–1731).
- Raden Ahmad Pangeran Jimat, putra Raden Rama (1731–1744).
- Raden Alza Pangeran Cokronegoro IV atau Pangeran Lolos, putra Tumenggung Wiromenggolo (1744–1749).
Seluruh penguasa tersebut tidak memiliki kedaulatan penuh karena masih berada di bawah bayang-bayang pemerintah Belanda.
Masa Kekuasaan Ke Lesap dan Ratu Tirtonegoro
Setelah itu muncul Ke Lesap, putra selir Cakraningrat IV Bangkalan, yang merebut kekuasaan secara paksa pada tahun 1749–1750.
Pada masa inilah Sumenep sempat memperoleh kedaulatan penuh, walaupun hanya berlangsung singkat.
Selanjutnya, setelah Sumenep ditinggalkan oleh Pangeran Cokronegoro V, pemerintahan dipegang oleh saudara sepupu perempuannya yang bernama Raden Ayu Tirtonegoro (1750–1762).
Sistem Kekuasaan VOC di Madura
Dalam menerapkan kekuasaannya atas Madura, VOC menempatkan dirinya di puncak piramida kekuasaan yang sebelumnya ditempati Raja Mataram.
Istana Gubernur Jenderal di Batavia menjadi pengganti keraton Raja Mataram. Sistem pemerintahan melalui bupati atau raja bawahan tetap dipertahankan, namun selalu diawasi dan dikendalikan oleh VOC.
Segala perintah disampaikan melalui jalur birokrasi bertingkat yang telah berkembang sejak zaman Majapahit.
Perbedaannya, pada masa Belanda setiap penguasa baru diwajibkan menandatangani pernyataan yang berisi syarat ketergantungan kepada VOC atau pemerintah Belanda.
Sumenep di Bawah Pengaruh Belanda
Dalam pembagian dan penetapan penguasa di Sumenep, Belanda bertindak sebagai pengatur sekaligus pihak yang dianggap sebagai “penolong”, namun kemudian menuntut berbagai imbalan.
Pada awalnya Belanda meminta hak mendirikan gudang dan pusat perdagangan yang diperkuat seperti benteng dan disebut loji. Tidak lama kemudian, Belanda mulai menganggap Sumenep sebagai wilayah pengaruh kekuasaannya.
Keadaan tersebut membuat Sumenep seolah-olah terlepas dari “mulut harimau Mataram” namun justru jatuh ke “cengkeraman buaya Belanda”.
Madura di Bawah Kekuasaan Belanda
Pada tahun 1743 seluruh Madura telah menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun terdapat perbedaan cara pengelolaan di tiap wilayah Madura.
- Sumenep dan Pamekasan dipimpin oleh bupati yang bersifat swapraja.
- Madura bagian barat diperlakukan sebagai kerajaan yang berlindung kepada VOC.
Setiap pengangkatan penguasa harus melalui penandatanganan syarat-syarat tertentu.
Pengukuhan para pemimpin Madura umumnya dilakukan oleh Gubernur Jenderal Belanda, sedangkan Bupati Sumenep dan Pamekasan diwajibkan menandatangani kontrak politik dan cukup dilantik oleh kepala perwakilan dagang VOC setempat.
Dampak Kekuasaan Belanda di Madura
Pada abad ke-18 seluruh Pulau Madura secara bertahap masuk ke bawah kontrol Belanda:
- Madura bagian timur pada tahun 1705.
- Madura bagian barat pada tahun 1743.
Hegemoni Kompeni Belanda dan kemudian pemerintah kolonial diperkuat sedikit demi sedikit melalui apa yang disebut sebagai periode “pembentukan negara melalui jalur kontrak”.
Kaum ningrat Madura memperoleh keuntungan politik dengan menjamin pasokan garam dan prajurit bagi Belanda. Namun rakyat kecil, terutama kaum petani, menjadi pihak yang paling dirugikan.
Kemerosotan kondisi sosial dan ekonomi kemudian memicu emigrasi besar-besaran. Keadaan tersebut semakin parah ketika:
- Pamekasan pada tahun 1858,
- Sumenep pada tahun 1883,
- dan Bangkalan pada tahun 1885,
dimasukkan langsung ke bawah kekuasaan pemerintah Belanda.
Akibatnya, kegiatan kedua keraton besar di Madura, yaitu Keraton Sumenep dan Bangkalan, mengalami kemerosotan yang mencapai puncaknya pada abad ke-19.(Disparbudpora Sumenep)
